Peduli Kondisi Warga, Babinsa Lanjutkan Pendataan Rumah Tak Layak Huni di Desa Cikadu

PURWAKARTA - Kepedulian terhadap kondisi masyarakat terus diwujudkan melalui kegiatan pengumpulan dan pemutakhiran data teritorial. Babinsa Desa Cikadu melanjutkan pendataan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi warga di wilayah binaan terpantau secara akurat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 8 Agustus 2026, bertempat di Kantor Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Baca juga: Wujudkan Administrasi Tertib, Babinsa Campakasari dampingi Verifikasi Data Panitia BPD

Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi rumah warga yang membutuhkan perhatian, sekaligus memperbarui data teritorial agar sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

Babinsa Desa Cikadu Serda Tatan Hartanto menyampaikan bahwa pendataan dilakukan secara berkelanjutan agar setiap data yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

Baca juga: Babinsa Koramil 1904/Campaka Dampingi Pendataan Warga Baru di Desa Cijunti

“Pendataan ini kami lakukan untuk memastikan kondisi warga dan rumah yang membutuhkan perhatian dapat tercatat dengan baik. Data yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung pembinaan wilayah serta menjadi bahan untuk tindak lanjut sesuai ketentuan dan program yang tersedia.”

Menurut Kepala Desa Cikadu, H. A. Sulaeman, kegiatan pendataan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan kondisi masyarakat dapat teridentifikasi dengan baik.

Baca juga: Babinsa Cibukamanah Laksanakan Pendataan Data Teritorial di Kantor Desa

“Kami sangat mendukung kegiatan pendataan ini. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa dan Babinsa, kondisi warga, khususnya rumah yang membutuhkan perhatian, dapat terdata secara lebih akurat sehingga dapat menjadi bahan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang tepat.”

Sementara itu, Danramil 1904/Campaka Kapten Armed Deny Kristian menekankan pentingnya sinergi antara Babinsa dan pemerintah desa dalam menjaga validitas data teritorial.

Baca juga: Babinsa Koramil 1904/Campaka Hadiri Musdes Penetapan Tim Perumus RKPDes TA 2027 Desa Benteng

“Kami mendorong Babinsa untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam melakukan pemutakhiran data. Dengan data yang valid dan sesuai kondisi lapangan, langkah pembinaan wilayah dapat dilakukan secara lebih tepat.”

Komandan Kodim 0619/Purwakarta Letkol Arh Fredy Jaguar, S.Sos., M.I.P. turut menekankan bahwa kegiatan pendataan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kewilayahan.

Baca juga: Babinsa Cipinang Data Warga Kurang Mampu Yang Belum Menerima Bantuan Pemerintah

“Pendataan teritorial merupakan bagian penting dalam mengetahui kondisi wilayah dan masyarakat secara langsung. Babinsa harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat sehingga setiap perkembangan di wilayah dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan.”

Senada dengan hal tersebut, Komandan Korem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf. Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., M.Han. menyampaikan pentingnya keakuratan data dalam mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial.

“Data teritorial yang akurat merupakan salah satu dasar dalam melaksanakan pembinaan wilayah. Karena itu, setiap proses pendataan harus dilakukan secara cermat, objektif, dan terus diperbarui sesuai perkembangan kondisi masyarakat.”

Sementara itu, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kosasih, S.E., M.M. menegaskan pentingnya kehadiran aparat kewilayahan dalam membantu mengidentifikasi kondisi masyarakat di wilayah binaannya.

“Kehadiran aparat kewilayahan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui pendataan yang baik dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, berbagai kondisi di lapangan dapat diketahui secara lebih cepat sehingga dapat menjadi bahan dalam menentukan langkah selanjutnya.”

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Air Bersih, Babinsa Campaka Lakukan Pendataan Sumber Air

Kegiatan pendataan Rutilahu ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan aktual, sekaligus memperkuat koordinasi antara Babinsa, pemerintah desa, dan unsur terkait dalam upaya pembinaan wilayah serta perhatian terhadap kondisi sosial masyarakat.(PERS)